Dinsos Barsel Pastikan Program Perlindungan Sosial Tetap Berjalan di Tengah Efisiensi Anggaran

Daerah18 Views
banner 468x60

BARITO SELATAN — Potret Indonesia Terkini

Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan (Barsel) memastikan berbagai program pelayanan dan pendampingan sosial kepada masyarakat tetap berjalan di tengah kondisi keuangan daerah dan kebijakan efisiensi anggaran tahun 2026.

banner 336x280

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan, Syahdani Rabu 19 Agustus 2026 diruang kerjanya berkenan untuk ditemui Media mengatakan seluruh program yang dilaksanakan pihaknya tetap mengacu pada visi dan misi Bupati Barito Selatan serta tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, yakni melayani dan mendampingi masyarakat dalam pemenuhan kesejahteraan sosial.

“Dinas Sosial tetap berjalan sesuai dengan visi-misi Bupati Barito Selatan, sesuai dengan tupoksi, yaitu melayani dan mendampingi masyarakat dalam hal pemenuhan kesejahteraan sosialnya,” ujar Syahdani.

Kadinsos Barsel Syahdani (ditengah) bersama Awak Media Rabu (19/8)

98 Persen Penduduk Ditanggung BPJS

Salah satu program utama yang terus dilakukan adalah pendataan dan pemutakhiran data kepesertaan BPJS bagi masyarakat Barito Selatan.

Syahdani menyebutkan, cakupan Universal Health Coverage (UHC) di Barito Selatan telah mencapai sekitar 98 persen dari jumlah penduduk.

Menurutnya, masyarakat yang memiliki KTP dan KK Barito Selatan pada prinsipnya mendapat jaminan kesehatan melalui kepesertaan BPJS yang ditanggung pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Dinas Sosial juga membantu masyarakat yang mengalami kendala kepesertaan. Misalnya, warga yang BPJS-nya tidak aktif dapat melaporkan kepada Dinas Sosial untuk dilakukan proses pengaktifan melalui mekanisme yang telah bekerja sama dengan BPJS.

Termasuk bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) sehingga kepesertaan BPJS dari perusahaan tidak lagi aktif.

“Kalau ada warga yang di-PHK oleh perusahaan, otomatis BPJS-nya dikeluarkan dari perusahaan. Kalau mereka melapor kepada kita, kita langsung aktifkan sehingga menjadi tanggungan pemerintah daerah,” jelasnya.

Bantuan Individu untuk Warga Kurang Mampu

Program berikutnya adalah bantuan individu bagi masyarakat yang membutuhkan.

Bantuan tersebut antara lain bantuan kematian bagi warga kurang mampu. Untuk memperoleh bantuan, masyarakat harus mengajukan permohonan dan melengkapi surat keterangan dari RT/RW yang menerangkan kondisi ekonomi yang bersangkutan.

Selain bantuan kematian, Dinas Sosial juga menyediakan bantuan bagi masyarakat kurang mampu yang akan melangsungkan perkawinan serta bantuan bagi warga yang membutuhkan dalam kondisi tertentu, termasuk bantuan terkait persalinan.

Syahdani menegaskan, setiap permohonan tetap melalui proses administrasi dan verifikasi untuk memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang memang membutuhkan.

Bantuan Alat bagi Penyandang Disabilitas

Dinas Sosial Barsel juga memberikan bantuan alat bantu bagi masyarakat yang membutuhkan.

Beberapa alat bantu yang disediakan antara lain alat bantu dengar, tongkat, walker, dan kursi roda.

Namun, bantuan tersebut tidak diberikan secara otomatis. Setiap permohonan terlebih dahulu dilakukan asesmen untuk memastikan kebutuhan dan kondisi penerima.

“Misalnya ada permohonan, kita asesmen terlebih dahulu. Kita pastikan benar atau tidak kebutuhannya,” kata Syahdani.

Kampanye Disiplin ASN Barsel dan Gerakan Anti Narkoba di Dinsos Barsel Rabu (19/8)

Tangani Sekitar 20 ODGJ hingga Agustus

Perhatian juga diberikan terhadap penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

Syahdani mengungkapkan, sejak Januari hingga Agustus 2026, Dinas Sosial Barito Selatan telah menangani kurang lebih 20 orang ODGJ.

Ia menilai jumlah tersebut cukup tinggi dan menjadi salah satu persoalan sosial yang mendapat perhatian serius pemerintah daerah.

Dalam penanganannya, Dinas Sosial bekerja sama dengan Rumah Sakit Kalawa Atei dan Sambang Lihum di Kalimantan Selatan.

Apabila kapasitas perawatan di Kalawa Atei penuh, pasien dapat dirujuk untuk mendapatkan penanganan di Sambang Lihum.

Tidak berhenti pada tahap pengobatan, masyarakat yang telah dinyatakan membaik dan membutuhkan pembinaan juga diarahkan mendapatkan pelatihan keterampilan.

Dinas Sosial bekerja sama dengan sejumlah panti rehabilitasi di Palangka Raya dan Banjarbaru untuk memberikan pembinaan serta keterampilan agar mereka dapat kembali menjalani kehidupan sosial secara lebih baik.

Pulangkan Warga Terlantar hingga Eks Narapidana

Dinas Sosial Barsel juga menjalankan program penanganan orang terlantar, termasuk memulangkan warga Barito Selatan yang mengalami persoalan di luar daerah.

Syahdani mencontohkan, pihaknya pernah memulangkan tiga warga Barito Selatan yang terlantar di Pontianak setelah mencari pekerjaan di daerah tersebut namun tidak mendapatkan kondisi sesuai harapan.

Koordinasi dilakukan dengan Dinas Sosial setempat hingga proses pemulangan dapat dilakukan.

Sebaliknya, apabila terdapat warga dari daerah lain yang terlantar di Barito Selatan, Dinas Sosial juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah asal untuk membantu proses pemulangan.

Selain itu, Dinas Sosial memberikan bantuan transportasi bagi eks narapidana yang telah menyelesaikan masa pidananya dan membutuhkan bantuan untuk kembali ke daerah asal.

“Dinas Sosial se-Indonesia ini kompak luar biasa. Dari Buntok kita antar ke Banjarmasin, kemudian dari Banjarmasin ke Surabaya atau Jakarta. Dari Jakarta dilanjutkan sampai ke tempatnya,” ungkap Syahdani.

Tetap Bergerak di Tengah Efisiensi Anggaran

Syahdani mengakui bahwa kondisi keuangan daerah pada 2026 menghadapi tantangan, termasuk adanya kebijakan efisiensi.

Namun demikian, kondisi tersebut tidak menyurutkan komitmen Dinas Sosial untuk tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Walaupun saat ini kita efisiensi dan keuangan kita tidak baik-baik saja, tetapi kita punya komitmen untuk terus membantu warga kita,” tegasnya.

Respons Bencana Alam dan Bencana Sosial

Program lainnya adalah penanganan masyarakat terdampak bencana alam maupun bencana sosial.

Syahdani mencontohkan penanganan tanah longsor yang terjadi di wilayah Jenamas. Dalam penanganan tersebut,

Dinas Sosial berkoordinasi dengan BPBD dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan).

Dinas Sosial berperan dalam memberikan bantuan kebutuhan dasar, termasuk sembako bagi masyarakat terdampak.

Sementara instansi terkait lainnya menjalankan tugas sesuai kewenangan masing-masing, termasuk aspek perumahan dan penanganan kebencanaan.

Syahdani berharap kondisi keuangan daerah ke depan semakin membaik sehingga berbagai program sosial dapat ditingkatkan dan diberikan secara lebih maksimal.

“Kita berharap ke depannya dengan kondisi keuangan yang semakin membaik, kita bisa lebih maksimal memberikan bantuan kepada masyarakat. Ini sangat menyentuh di tengah masyarakat,” pungkasnya.

Awak media yang melihat kondisi kantor Dinsos yang baru terlihat masih butuh dilengkapi bangunan untuk Gudang Penyimpanan dan kelengkapan fasilitas lainnya.

 

Dilaporkan oleh Endharmoko

banner 336x280

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *