Jakarta,-Potretindonesiaterkini.id
Dalam memaknai Perayaan May Day 2026 dan Hari Pendidikan Nasional, apakah negara menuju Indonesia Emas, atau cemas? Andreas mengatakan, ada kemungkinan Indonesia bakal kalah bersaing dalam SDM. Termasuk generasi angkatan kerja, lemah bersaing di era Bonus Demografi 2045 nanti. Karena kedepannya diprediksi, tenaga kerja asing (TKA) dari negara maju akan leluasa bekerja di Indonesia, dengan bekal SDM yang mumpuni.
“Selama pemerintah tidak pernah serius melakukan reformasi pendidikan, jangan pernah Indonesia bermimpi menjadi negara kuat di bidang SDM dan menikmati Bonus Demografi 2045. Justru generasi Indonesia kedepannya menjadi generasi lemas, bukan hanya menjadi cemas lagi. Karena kwalitas SDM angkatan kerja kita kalah daya saing di dunia kerja,” tandasnya.
Pernyataan Andreas Aktivis Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia disampaikan dalam Diskusi yang digelar Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia pada Jumat, 1 Mei 2026 bertempat di Yakoma PGI, Jakarta Pusat. Diskusi mengangkat tajuk “Indonesia Emas atau Cemas?, Realitas Buruh dan Pendidikan Hari ini”.
Satu pembicara lainnya yaitu Rezekinta Sofrizal, Direktur Eksekutif LBH Pendidikan Indonesia. Diskusi dipandu oleh Andrew Matthew Sianturi, Ketua GMKI Jakarta.
Diketahui adapun diskusi bertujuan untuk mengasah sikap kritis aktivis mahasiswa, dalam menyikapi realitas pekerja/buruh dan pendidikan di Indonesia. Tidak kurang dari 60 aktivis mahasiswa berasal dari berbagai kampus di Jakarta.
Lanjut, Andreas menilai, 80 tahun negara ini merdeka, justru masyarakatnya belum sepenuhnya merasakan kemerdekaan dalam pendidikan. Justru, kata dia, Indonesia sedang menghadapi ancaman krisis pendidikan. Nah, kalau pemerintah sedang berambisi meraih Bonus Demografi 2045, maka semuanya harus dilihat berdasarkan data maupun fakta.
Lanjutnya, dia menerangkan, kriteria negara yang ingin meraih status negara maju, maka pemerintahnya fokus mengedepankan SDM unggul sejak dini. Nah, apakah kedepannya Indonesia, mampu menjadi negara kuat di9 bidang SDM, sesuai slogan Indonesia Emas 2045? Dia menjelaskan, bahwa pengamat ekonomi memprediksi, Indonesia bakal meraih bonus demografi, dari tahun 2030-2040. Dimana, sekitar 64-71% dari total penduduk (sekitar 297-318 juta jiwa) berada dalam usia produktif (15-64 tahun). Dan bonus demografi ini diprediksi dimulai tahun 2030.
“Namun pengamat ekonomi mengingatkan, bonus demografi bisa diraih, kalau pemerintah sejak dini serius mempersiapkan generasi unggul di bidang SDM,” tegasnya.
Selain itu, dia juga mengungkapkan data, bahwa hasil riset yang dilakukan United Nation Development Programme (UNDP) pada 2020, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masyarakat Indonesia masih kalah saing dari negara lain. IPM Indonesia masih berada di peringkat ke 107 dari 189 negara, atau berada di peringkat tengah.
“Jika mengacu perbandingan negara di Asia Tenggara, maka IPM negara kita hanya di peringkat kelima. Artinya, IPM Indonesia masih kalah saing dari Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand. Padahal, negara-negara ini Sumber Daya Alam (SDA) nya masih kalah jauh dari Indonesia, tapi unggul dalam SDM,” ungkapnya.
Andreas juga membeberkan, jika ada negara, terdapat IPM rendah, maka salah satu tolok ukurnya, SDM nya di bidang pendidikan ikut rendah. Dan dipastikan, negara IPM yang rendah, tidak memiliki daya saing dibanding negara maju yang sudah menguasai pengetahuan serta teknologi.
“Ironisnya, ciri khas negara yang kwalitas pendidikannya rendah itu dapat di lihat sangat minim menghasilkan generasi intelektual dan memiliki bekal ketrampilan di dunia kerja,” jelasnya.
Kemudian, hasil data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2025, menunjukkan mayoritas penduduk Indonesia masih lulusan SMA/SMK sederajat. Yakni sebesar 31,25%. Lalu, untuk lulusan SD sederajat dan SMP sederajat masih mendominasi, sebesar 23,9% dan 22,48%. Sementara, lulusan perguruan tinggi masih relatif kecil, yaitu sekitar 11%.
“Masalah ini sangat memprihatinkan, karena jumlah penduduk Indonesia pada 2025 mencapai 284,67 juta hingga 288,3 juta jiwa. Namun lulusan perguruan tinggi pada 2025, hanya sekitar 11%. Padahal ditengah negara kita sedang dihadapkan persaingan global,” terangnya.
Nah, ketika Indonesia masih didominasi lulusan SMP, SMA/SMK, maka lapangan kerja bagi masyarakatnya adalah status pekerja/buruh pekerja kasar. Sementara, kwalitas lulusan perguruan tinggi di Indonesia setiap tahun pun sedang dipertanyakan. Berdasarkan fakta, lulusan sarjana Indonesia pun masih kalah bersaing di tingkat ASEAN, ditengah memasuki era perkembangan teknologi Revolusi Industri 5.0.
Selain itu, di era Presiden Joko Widodo, Indonesia dinobatkan menjadi status negara maju oleh negara anggota G20, serta negara dengan purchasing power nomor 7. Jadi, Indonesia bukan lagi status negara berkembang. Tapi sudah menjadi kategori negara maju.
Menurut Andreas, dia tidak setuju jika Indonesia hari ini mendapatkan status negara maju dari anggota negara G20. Alasannya, IPM dan SDM Indonesia di bidang pendidikan, belum mampu bersaing dengan negara maju. Menurutnya, dari rejim berganti rejim, belum ada pemerintah yang berkeinginan kuat untuk mewujudkan Indonesia unggul pengetahuan dan teknologi, sesuai cita-cita pendiri bangsa.
“Apalagi, setiap tahunnya, kampus pada umumnya masih minim meluluskan sarjana yang memiliki skill dan keahlian, ketika mereka bersaing di dunia kerja,” terangnya.
Sementara Rezekinta dalam pemaparannya mengatakan, kondisi pendidikan Indonesia hari ini sangat dilematis. Apalagi, kebijakan Presiden Prabowo Subianto, dinilainya tidak begitu peduli terhadap program pendidikan. Sehingga, dia meragukan, Indonesia mampu meraih Bonus Demografi 2045. Karena pemerintah sendiri tidak mempersiapkan program pendidikan berkwalitas menuju puncak generasi emas.
“Situasi pendidikan negara kita hari ini sangat paradoks. Disatu sisi, pemerintah gencar mengkampanyekan Indonesia menuju Bonus Demografi 2045, tapi sistem pendidikan di negara kita masih karut marut,” ucap Rezekinta.
Dia juga bersikap kritis terhadap pemerintah, terkait kebijakan anggaran pendidikan dari negara yang dialihkan ke program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dimana, Anggaran Perbelanjaan Negara (APBN) dalam program MBG, yang digelontorkan pemerintah setiap harinya sebesar Rp.1,2 triliun. Dan setiap tahun menghabiskan biaya sebanyak Rp.335 triliun.
“MBG ini menurut saya hanya program pencitraan politik saja. Miisnya, di era Prabowo Subianto, anggaran pendidikan justru dikurangi sepertiga dari 20 persen dari APBN untuk MBG,” ungkapnya.
Apalagi, kata Rezekinta, anggaran makanan MBG untuk murid di sekolah sangat minim, sehingga tidak menunjang pada kwalitas gizi seperti yang diharapkan. Belum lagi, pelaksanaan program MBG dianggap tidak profesional. Karena banyak di protes dan penolakan dari masyarakat. Karena itu, dia menyarankan, sebaiknya program MBG segera dihentikan, karena dianggap menghamburkan uang negara.
“Program MBG ini saya duga proyek elit politikus dan pengusaha. Belum lagi kasus keracunan MBG masih kerap terjadi di banyak sekolah dan memakan banyak korban pelajar,” tegasnya.
Sarannya, Prabowo Subianto sebaiknya fokus pada fasilitas infrastruktur, teknologi di setiap sekolah, perguruan tinggi dalam meningkatkan kwalitas pendidikan secara menyeluruh. Supaya Sumber Daya Manusia (SDM), generasi muda Indonesia ini mampu berkompetisi di era Bonus Demografi 2045.
“Sangat sulit generasi S (Gen Z) dan Generasi Alpha bisa meraih bonus generasi emas 2045. Justru menjadi Indonesia cemas, kalau pendidikan kita kalah saing dengan negara maju. Apalagi, kwalitas pendidikan di kawasan Indonesia Timur sampai hari ini tertinggal jauh. Dan tenaga pendidiknya minim, karena kesejahteraannya tidak ada perhatian serius dari pemerintah,” ungkapnya.
Dia menekankan, kalau Indonesia berniat maju di bidang SDM, maka sejak dini, negara harus fokus pada kwalitas pendidikan. Terutama, pemerintah serius menyiapkan tenaga pendidik yang mumpuni, dan menyediakan fasilitas pendidikan yang lengkap. Serta kesejahteraan tenaga pendidik wajib diprioritaskan, khususnya guru yang mengajar di daerah terpencil.
“Pemerintah juga harus mempersiapkan kurikulum pendidikan bermutu dan terukur yang mampu menjawab tantangan zaman. Agar lulusan siswa dan mahasiswa bisa langsung bekerja dan berkompetisi di era persaingan global hari ini. Bukan lulus, langsung jadi pengangguran,” jelasnya.
Dia mengingatkan, pendidikan adalah amanah dari Undang-Undang Dasar 1945. Dimana, dalam pembukaannya menegaskan, tujuan kemerdekaan Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa. Apabila pemerintah tidak menjalankan tanggung jawabnya, Indonesia tidak bisa berdaulat dalam pendidikan.
“Dalam konstitusi di negara menegaskan pendidikan adalah hak publik. Jadi negara harus bertanggung jawab memberikan jaminan pendidikan dasar sampai tingkat SMP, SMK/SMA dan perguruan tinggi untuk masyarakatnya. Hal ini sesuai perintah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas),” lugasnya.
Terakhir, dia menyampaikan, kunci untuk memajukan pendidikan di Indonesia, semua pihak bertanggung jawab. Pemerintah, masyarakat sampai keluarga harus terpanggil, untuk memikirkan generasi muda menjadi generasi emas. “Kalau semuanya tidak ada kesadaran tentang pendidikan, maka Indonesia bakal menjadi generasi cemas, saat Bonus Demografi 2045 nanti,” tandasnya.
Redaksi.
