Palangka Raya – Potretindonesiaterkini.id
Keprihatinan Sejumlah LSM dan Ormas Kalteng atas ketidakperdulian Kepala Daerah terhadap warganya yang alami permasalahan menjadi sorotan.
Pergerakan aksi demo menjadi indikator adanya persoalan yang tidak mendapat perhatian. “Yang dibutuhkan adalah tindakan bukan sekedar pernyataan menanggapi aksi pergerakan”, cetus Mega Ketua umum Aliansi Dayak Bersatu (ADB) Selasa 21 April 2026.
Diketahui belum lama ini diajukan Gugatan Warga Negara atau Citizen Law Suit (CLS) terhadap mantan Kepala daerah dan Kepala daerah hingga Kepala Dinas. Rabu 22 April 2026 agenda sidang lanjutan CLS di Pengadilan Negeri Palangka Raya.
Mega, menyoroti Permasalahan dugaan Kriminalisasi Tono Priyanto BG. “Tak kurang 4 perkara pidana secara berturut-turut dengan pasal sama, peristiwa pidana yang sama diajukan Aparat Penegak Hukum, 2 Perkara sudah di vonis masing-masing 5 bulan dan tanpa didampingi pengacara, beber Mega. Lanjut Mega, belum lagi perkara yang terakhir meski Hakim PN Kapuas membatalkan Dakwaan JPU namun pihak JPU ajukan perlawanan teehadap putusan sela Hakim PN Kapuas.
“Praktis bila Pengadilan Tinggi menerima banding JPU maka perkara akan dilanjutkan dengan agenda pembuktian perkara, dimana dakwaan secara.materiil dinyatakan cacat pada putusan sela”, jelas Mega.
Ketua ADB juga menyoroti tidak ada perhatian bagi korban bentrok berdarah di Jalan Hauling PT Asmin Bara Bronang. tiga Aparat alami luka sabetan dan dua warga sipil alami luka tembak pada Kaki.
Enam orang warga jadi tersangka, dan saat ini dalam masa penangguhan penahanan. Sementara dua warga sipil yaitu Supantri atau Raja Gunung dan Ifank belum ada satupun kepala daerah atau pejabat daerah yang berkunjung beri perhatian. “Yang diproses kepada mereka justru perkara pidana”, cetus Mega. Mega belum memastikan bagaimana kelanjutan perkara pidana yang dialamatkan kepada warga tersebut. “Saya belum tahu persis bagaimana proses hukum untuk keenam warga tersebut,”ujarnya.
Mega berharap Kepala Daerah bisa lebih memberikan perhatian dengan berpihak pada kepentingan warganya. “Mereka para kepala daerah tersebut dipilih oleh warganya jadi gak bisa hanya perhatian sekadarnya, cabut mandat rakyat bila mereka tidak mampu”, pungkas Mega
Dilaporkan : Redaksi
