Oleh: Endharmoko
DITEMPA BIROKRASI, DIBESARKAN PENGALAMAN
Ada sebuah garis yang menarik dalam perjalanan hidup Dr. Drs. Perdie M. Yoseph, M.A. Ia memulai karier dari dunia birokrasi, tumbuh dalam lingkungan pemerintahan, kemudian memasuki arena politik dan dipercaya masyarakat menjadi Bupati Murung Raya selama dua periode.
Kini, setelah tidak lagi berada di kursi kepala daerah, perjalanan itu memasuki babak berbeda: pelayanan sosial, pelayanan Kristen, kehidupan kemasyarakatan dan organisasi.
Perdie lahir di Puruk Cahu, 21 Agustus 1970. Masa kecilnya banyak dihabiskan di tanah kelahirannya. Ia tumbuh dalam keluarga yang mengenal dunia pemerintahan dan politik. Ayahnya, Midel Yoseph, merupakan pensiunan PNS dan pernah menjadi anggota DPRD Barito Utara. Dari sang ayah, Perdie mengenal disiplin, tanggung jawab sekaligus dinamika pengabdian publik.
Sementara ibunya, Liana Lawing, memberikan fondasi pendidikan agama yang kuat.
Dua lingkungan tersebut — pemerintahan dan keagamaan — kelak menjadi dua warna yang terus terlihat dalam perjalanan hidupnya.
Selepas menyelesaikan pendidikan menengah di SMA Negeri 2 Palangka Raya pada 1989, Perdie memilih jalur pendidikan pemerintahan. Ia menjadi bagian dari STPDN Angkatan I dan menyelesaikannya pada 1992. Setelah itu ia sempat mengikuti pendidikan Perwira Militer Wajib dan menjalani penugasan sebelum kembali ke lingkungan pemerintahan Kalimantan Tengah.
Karier birokrasi kemudian membawanya menjalani berbagai penugasan. Ia pernah bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, menjadi lurah, kemudian dipercaya menjadi camat di wilayah Kabupaten Lamandau.
Pengalaman di lapangan menjadi sekolah kepemimpinan tersendiri.
Sebagai birokrat, ia bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ia melihat bagaimana kebijakan pemerintah diterjemahkan menjadi pelayanan di tingkat paling bawah.
Namun bagi Perdie, pendidikan tidak berhenti pada jenjang kedinasan.
Ia melanjutkan pendidikan S1 di bidang pemerintahan dan kemudian mengambil Magister Politik Lokal dan Otonomi Daerah di Universitas Gadjah Mada pada 2008–2010. Setelah menyelesaikan studi, ia kembali ke Murung Raya dan dipercaya mengisi sejumlah posisi pemerintahan, termasuk jabatan sekretaris badan/dinas dan kepala dinas.
Di sinilah pengalaman birokrasi, pendidikan pemerintahan dan pemahaman mengenai persoalan masyarakat Murung Raya bertemu.
Dari birokrat menuju politik
Murung Raya adalah daerah yang memiliki wilayah luas dan tantangan pembangunan yang kompleks. Infrastruktur, pendidikan, kesehatan, keterisolasian wilayah dan pemerataan pembangunan menjadi persoalan yang membutuhkan kebijakan jangka panjang.
Perdie kemudian mengambil keputusan untuk memasuki dunia politik. Pada Pilkada 2013, ia maju sebagai calon Bupati Murung Raya dan terpilih untuk periode 2013–2018 bersama Wakil Bupati Darmaji.
Lima tahun kemudian, masyarakat kembali memberikan mandat kepadanya.
Pada periode kedua, 2018–2023, Perdie memimpin bersama Wakil Bupati Rejikinnor. Dokumen resmi Pemerintah Kabupaten Murung Raya juga mencatat Perdie sebagai bupati untuk dua periode tersebut.
Sepuluh tahun kemudian, namanya tercatat sebagai salah satu figur yang menghabiskan bagian penting kariernya untuk membangun daerah kelahirannya.
SEPULUH TAHUN DI KURSI BUPATI: MEMBANGUN DARI DESA
Perdie tidak memandang pembangunan Murung Raya hanya dari pusat pemerintahan.
Salah satu gagasan yang menonjol dalam kepemimpinannya adalah pembangunan berbasis perdesaan.
Filosofi lokal Rumah Betang menjadi salah satu pendekatan yang ia gunakan untuk menjelaskan pentingnya kebersamaan, gotong royong, toleransi dan musyawarah dalam kehidupan masyarakat.
Gagasannya kemudian dirumuskan melalui konsep Gerbang Desamu — Gerakan Pembangunan Desa, dengan orientasi pembangunan dari desa menuju kota.
Dalam berbagai penjelasannya, Perdie menggunakan istilah “Manggatang Utus”, yang dimaknai sebagai upaya mengangkat harkat dan martabat masyarakat Murung Raya.
Pendidikan sebagai investasi manusia
Salah satu sektor yang menjadi perhatian besar adalah pendidikan.
Pada masa kepemimpinannya, Pemerintah Kabupaten Murung Raya menjalankan program Mura Cerdas, termasuk bantuan pendidikan bagi mahasiswa.
Program yang dikenal dengan konsep Satu Desa 10 Sarjana diarahkan untuk membuka kesempatan pendidikan tinggi bagi anak-anak dari desa.
Dalam penjelasan Perdie kepada UGM, bantuan tersebut dialokasikan sebesar Rp10 juta per mahasiswa per tahun. Program itu dirancang untuk menjangkau desa-desa di Murung Raya.
Bagi Perdie, pembangunan manusia tidak dapat dilepaskan dari pendidikan.
Tetapi ia juga menyadari bahwa pendidikan saja tidak cukup.
“Kalau kita punya pendidikan yang bagus tapi di sisi lain kesehatan tidak kita perhatikan bisa-bisa drop juga,” demikian salah satu penjelasannya dalam wawancara mengenai konsep pembangunan Murung Raya.
Karena itu, pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat dan infrastruktur ditempatkan sebagai bagian dari pembangunan yang saling berhubungan.
Tidak hanya infrastruktur
Dalam dua periode kepemimpinannya, agenda pembangunan juga mencakup kesehatan, UMKM, pengembangan ekonomi serta pariwisata budaya.
Dalam narasi pembangunan yang dibangun pemerintahannya, masyarakat desa ditempatkan bukan semata-mata sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai bagian dari subjek pembangunan.
Konsep tersebut sejalan dengan pemikirannya mengenai tiga pilar pembangunan: pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.
Di bidang kebijakan jangka panjang, Perdie juga meninggalkan sejumlah dokumen perencanaan daerah. Pada Juli 2023, misalnya, ia menetapkan Peraturan Bupati tentang GDPK Lima Pilar Kabupaten Murung Raya 2023–2048.
Dokumen semacam ini menunjukkan bahwa menjelang akhir masa jabatannya, pembangunan tidak hanya dipandang dalam horizon lima tahun, tetapi juga diarahkan pada perencanaan kependudukan jangka panjang.
FILOSOFI KEPEMIMPINAN: MEMIMPIN DENGAN PROSES
Bagi Perdie, menjadi kepala daerah bukan pekerjaan yang dapat dijalankan secara instan.
Ketika berbicara mengenai kepemimpinan di Universitas Gadjah Mada pada Februari 2023, ia menekankan pentingnya mental dan fisik, proses, serta kesiapan menghadapi tekanan dalam menjalankan kepemimpinan.
Menurutnya, seorang pemimpin harus siap menghadapi keputusan-keputusan yang sensitif.
Kepala daerah, kata dia, identik dengan keputusan. Karena itu, seorang pemimpin harus memahami risiko dari setiap keputusan dan tidak boleh berhenti belajar.
Pemikiran tersebut memperlihatkan bahwa pengalaman birokrasi tetap menjadi fondasi dalam cara pandangnya ketika memasuki politik.
Local wisdom sebagai kekuatan
Perdie juga melihat pembangunan daerah tidak bisa dilepaskan dari budaya masyarakat.
Di Murung Raya, nilai-nilai lokal tidak hanya diposisikan sebagai identitas budaya, tetapi dapat menjadi sumber inspirasi dalam tata kelola kehidupan masyarakat.
Rumah Betang menjadi metafora tentang kehidupan bersama.
Di dalamnya terdapat ruang untuk hidup berdampingan, berbagi, menjaga kebersamaan dan menyelesaikan persoalan melalui komunikasi.
Pendekatan tersebut menjadi relevan bagi Murung Raya yang masyarakatnya memiliki keragaman agama, budaya dan latar belakang sosial.
Menyelesaikan pendidikan doktoral
Di tengah kesibukannya sebagai kepala daerah, Perdie juga terus mengejar pendidikan.
Pada 26 Juli 2023, ia memperoleh gelar doktor dari Universitas Gadjah Mada dalam bidang yang berkaitan dengan Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan.
Bagi seorang kepala daerah yang hampir menyelesaikan dua periode kepemimpinan, pendidikan tersebut bukan sekadar gelar akademik.
Ia pernah menjelaskan bahwa pendidikan memberikan tambahan perspektif teoritis yang dapat dipadukan dengan pengalaman lapangan.
Dengan kata lain, pengalaman birokrasi memberinya praktik, sementara pendidikan memberikan kerangka berpikir.
Keduanya kemudian bertemu dalam praktik pemerintahan.
KETIKA JABATAN BERAKHIR, PELAYANAN BERLANJUT
September 2023 menjadi titik perubahan.
Setelah sepuluh tahun memimpin Murung Raya, Perdie tidak lagi menjadi bupati.
Namun berakhirnya masa jabatan tidak otomatis mengakhiri aktivitas pengabdiannya.
Ia mencoba memasuki panggung nasional melalui Pemilu 2024 sebagai calon anggota DPD RI dari Kalimantan Tengah.
Dalam hasil perolehan suara calon anggota DPD RI Kalimantan Tengah, Perdie memperoleh 102.613 suara dan berada pada posisi ketujuh dari sembilan calon. Empat kursi DPD untuk Kalimantan Tengah ditempati calon dengan perolehan suara tertinggi.
Setelah proses politik tersebut, aktivitas Perdie semakin terlihat dalam bidang pelayanan keagamaan dan sosial.
Pelayanan Kristen
Dalam kehidupan keagamaannya, Perdie menggunakan identitas pelayanan Ev. Dr. Perdie M. Yoseph, M.A.
Pada Maret 2025, misalnya, ia bersama tim melakukan pelayanan penginjilan di Desa Mokupa, Minahasa.
Kegiatan tersebut tidak hanya berupa ibadah dan penyampaian pesan rohani, tetapi juga pembagian sembako kepada lansia, janda dan hamba-hamba Tuhan.
Di sinilah terlihat perubahan orientasi pengabdian.Ketika masih menjadi bupati, pelayanan dilakukan melalui instrumen pemerintahan.
Setelah tidak lagi menjabat, pelayanan dilakukan melalui ruang sosial dan keagamaan.
Iman sebagai pelayanan kepada sesama
Dalam sejumlah kegiatan gerejawi yang pernah diikutinya, nilai kebersamaan, kasih, kepedulian, pengampunan dan penghargaan terhadap sesama menjadi bagian dari pesan pelayanan.
Hal ini penting dicatat sebagai bagian dari profil Perdie, karena kehidupan pemerintahan dan kehidupan keagamaannya tidak sepenuhnya berjalan dalam ruang yang terpisah. Ia melihat pelayanan sebagai bentuk pengabdian kepada manusia.
Dalam perspektif tersebut, jabatan pemerintahan adalah salah satu bentuk amanah; pelayanan gereja dan kemasyarakatan adalah bentuk pengabdian lainnya.
2026: KEMBALI KE PURUK CAHU, KALI INI UNTUK GEREJA
Salah satu momentum terbesar dalam perjalanan Perdie setelah meninggalkan jabatan bupati terjadi pada Juli 2026.
Murung Raya dipercaya menjadi tuan rumah Sinode Umum XXV Gereja Kalimantan Evangelis (GKE). Perdie dipercaya sebagai Ketua Umum Panitia Pelaksana.
Sinode berlangsung pada 7–11 Juli 2026 di Puruk Cahu dan diikuti sekitar 1.100 peserta. Agenda tersebut menjadi forum penting bagi GKE dalam mengevaluasi perjalanan pelayanan sekaligus menentukan arah kebijakan dan pelayanan untuk periode lima tahun berikutnya.
Dalam laporan pembukaan, Perdie menyebut Sinode bukan sekadar agenda organisasi gereja, tetapi momentum strategis bagi perjalanan pelayanan dan pengabdian gereja kepada masyarakat dan bangsa.
Menariknya, Puruk Cahu kembali menjadi panggung pengabdian Perdie.
Jika dahulu ia datang sebagai bupati yang memimpin pemerintahan daerah, kali ini ia hadir sebagai seorang pelayan dan ketua panitia kegiatan gerejawi.
Perubahan posisi itu memberikan gambaran mengenai fase baru kehidupannya.
Memasuki MUKI Kalimantan Tengah
Babak berikutnya berlangsung pada September 2026. Dalam rapat koordinasi persiapan pembentukan DPW Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Kalimantan Tengah pada 20 September 2026 di Palangka Raya, Perdie M. Yoseph secara aklamasi disepakati sebagai Ketua MUKI Kalteng periode 2026–2031. Pdt. Kris J. Naptali dipercaya sebagai sekretaris dan Indriati sebagai bendahara.
Pembentukan tersebut menjadi ruang baru bagi Perdie untuk mengambil bagian dalam kehidupan umat Kristen dan masyarakat Kalimantan Tengah.
MUKI membawa agenda komunikasi dan kebersamaan lintas denominasi serta hubungan dengan pemerintah dan masyarakat. Dalam konteks Kalteng, tantangan berikutnya adalah bagaimana organisasi tersebut menerjemahkan gagasan kebersamaan menjadi program yang nyata di bidang sosial, kemanusiaan, pendidikan, kerukunan dan pemberdayaan masyarakat.
DARI KEKUASAAN MENUJU PENGABDIAN
Perjalanan Perdie M. Yoseph memperlihatkan tiga babak besar.
Babak pertama adalah birokrasi.
Di sinilah ia ditempa. Pendidikan pemerintahan, pengalaman sebagai lurah dan camat, serta berbagai jabatan di lingkungan pemerintah menjadi fondasi kariernya.
Babak kedua adalah kepemimpinan politik.
Selama sepuluh tahun, 2013–2023, ia menjadi Bupati Murung Raya. Pembangunan desa, pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat, infrastruktur dan pembangunan manusia menjadi bagian dari agenda pemerintahannya.
Babak ketiga adalah pengabdian pasca-jabatan.
Setelah tidak lagi menjadi bupati, ia mencoba jalur politik nasional, kemudian semakin aktif dalam pelayanan sosial dan Kristen.
Pada 2026, dua momentum penting memperlihatkan arah baru tersebut: keterlibatannya sebagai Ketua Umum Panitia Sinode Umum XXV GKE di Puruk Cahu dan kemudian kesepakatan untuk memimpin MUKI Kalimantan Tengah periode 2026–2031.
Ada satu benang merah yang menghubungkan seluruh perjalanan tersebut: pengabdian.
Birokrasi mengajarkannya tentang tata kelola pemerintahan.
Politik mengajarkannya tentang mandat masyarakat.
Sepuluh tahun sebagai bupati memberinya pengalaman tentang bagaimana kebijakan diterjemahkan menjadi pembangunan.
Sedangkan kehidupan pelayanan Kristen membawanya kepada ruang pengabdian yang berbeda: manusia, gereja, masyarakat dan kehidupan kebangsaan.
Pada akhirnya, jabatan memiliki batas waktu. Masa jabatan bupati berakhir. Tetapi pengabdian tidak harus berhenti ketika jabatan berakhir.
Dan mungkin, di situlah babak baru perjalanan Perdie M. Yoseph sedang dimulai.
DATA SINGKAT TOKOH
Nama: Dr. Drs. Perdie M. Yoseph, M.A.
Tempat/Tanggal Lahir: Puruk Cahu, 21 Agustus 1970
Pendidikan: STPDN Angkatan I; pendidikan pemerintahan; Magister Politik Lokal dan Otonomi Daerah UGM; doktoral bidang Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan UGM.
Karier: Birokrat Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah; lurah; camat; pejabat pemerintahan Kabupaten Murung Raya.
Bupati Murung Raya: 2013–2018 dan 2018–2023.
Kegiatan pasca-bupati: Calon anggota DPD RI 2024; pelayanan sosial dan penginjilan; Ketua Umum Panitia Sinode Umum XXV GKE 2026; Ketua MUKI Kalimantan Tengah periode 2026–2031 berdasarkan kesepakatan rapat persiapan pembentukan DPW.
